Riau Segara Miliki 5 Kabupaten Baru Hasil Pemekaran

Jakarta, Detakriaunews.com – Dari 88 Daerah Otonomi Baru (DOB) yang disetujui oleh Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri, 5 DOB diantaranya berada di Riau. Hal ini dipastikan, saat rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/02) dalam pembahasan revisi UU Pilkada dan UU Pemda dan masalah lainnya.

Kelima DOB tersebut adalah Kabupaten Indragiri Selatan dan Kabupaten Indragiri Utara pemekaran dari Indragiri Hilir, Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam yang merupakan pemekaran dari Kampar, Kota Duri pemekaran dari Bengkalis dan Kabupaten Rokan Darussalam yang mekar dari Rokan Hulu.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam paparannya mengatakan, dari jumlah itu sebanyak 87 daerah telah memiliki Surat Presiden(Surpres) sejak DPR periode 2009-2014 lalu. Proses pemekaran daerah sempat dihentikan oleh pemerintah, sejak diputuskan kebijakan untuk memoratorium pemekaran daerah sejak Juni 2014 untuk menyelesaikan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (PP Desertada).

"Dari 87 usulan DOB yang sudah memiliki Surpres ditambah satu DOB yang tertunda pengesahannya yakni Kota Raha, Kemendagri tengah mengupayakan penyelesaian harmonisasi karena 88 DOB itu merupakan prioritas yang akan dimekarkan. Dan 88 yang jadi prioritas untuk pemekaran, sementara 132 daerah merupakan usulan baru DOB yang masuk pemerintah," katanya.

GAJI PNS-14

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan, pencairan atau pembayaran gaji ke-14 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat biasanya dilakukan saat masuk atau menjelang tahun ajaran baru, sekitar pertengahan Juni-Juli. Sementara bagi PNS daerah, kewenangan ada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kalau di pusat, gaji ke-14 dicairkan saat tahun ajaran baru. Tapi di daerah rezimnya dikelola daerah masing-masing, dan biasanya diatur Kemendagri. Biasanya disamakan dengan itu," ujar Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Marwanto Harjowiryono saat berbincang di Jakarta

Pernyataan ini sekaligus menanggapi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengatakan, pemerintah akan membayarkan gaji ke-14 menjelang penerimaan siswa baru. "Kalau Kemendagri kan bicaranya PNS daerah, tapi kalau saya di pusat. Jadi beda rezimnya," jelasnya.

Kata Marwanto, pemerintah setiap bulan rutin menganggarkan pembayaran gaji PNS sekitar Rp 6 triliun-Rp 7 triliun. Jumlah yang sama juga dianggarkan untuk membayar gaji purna PNS atau pensiunan. "Jadi kalau anggaran gaji ke-14, berarti tambah sebulan saja," paparnya.

Di sisi lain, Tjahjo menuturkan, pemerintah meniadakan kenaikan gaji di tahun ini karena merupakan sebuah kebijakan yang sudah diputuskan dalam APBN 2016. Namun pemerintah menggantinya dengan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).

Bab I Arti Penting MSDM

Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.  Dengan manajemen daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat di tingkatkan.

UNSUR-UNSUR MANAJEMEN antara lain:

1.      Manusia (Man)

2.      Uang (Money)

3.      Metode ( Methode)

4.      Mesin ( Machines)

5.      Material (Materials)

6.      Dan Pasar (Market)

FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN antara lain:

1.      Perencanaan (P)

2.      Pengorganisasian (O)

3.      Penggerakan (A)

4.      Pengawasan (C)

DEVENISI MANAJEMEN

Devenisi Manajemen : adalah ilmu dan seni mengatur proses memanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

DASAR-DASAR MANAJEMEN

1.      Adanya Kerjasama antara sekelompok orang dengan ikatan formal.

2.      Adanya Tujuan bersama dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan.

3.      Adanya Pembagian kerja, tugas,  tanggungjawab yang teratur.

4.      Adanya Hubungan formal dan ikatan tata tertip yang baik

5.      Adanya Sekelompok orang dan pekerjaan yang akan dikerjakan.

6.      Adanya Human Organization.

WEWENANG (Authority)

Wewenang merupakan alat dasar hukum untuk bertindak, sedangkan delagasi wewenang merupakan kunci dinamika organisasi, disamping itu pimpinan harus menyadari bahwa dinamika suatu organisasi sebagian besar terletak pada pundaknya, yaitu dengan rencana-rencana yang pelaksanaannya didelegasikan pada bawahan.

Jadi keatifitas pimpinan mewujudkan dinamika perusahaan, oleh karena itu pimpinan perlu mempunyai banyak waktu untuk merencanakan , bukan hanya sibuk mengerjakan tugas saja. Oleh karena itu ada dua bentuk wewenang yang diberikan antara lain :

Sentralisasi wewenang yakni : wewenang yang sebahagian besar kekuasaannya masih tetap dipegang oleh pimpinan, sebaliknya Desentralisasi wewenang yakni : wewenang yang sebahagian kecil kekuasaannya dipegang oleh pimpinan, sedangkan sebahagian besar kekuasaanya di berikan kepada bawahan yang telah mendapatkan pendelegasian atas wewenang tersebut. Pimpinan yang cakap akan selalu melakukan tindakan desentralisasi wewenang.

TANTANGAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Tantangan MSDM adalah lingkungan  yang mempengaruhi perubahan yang signifikan sebagai berikut :

a.         Perubahan ekonomi dan teknologi

b.        Ketersediaan dan kualitas angkatan kerja

c.         Pertumbuhan angkatan kerja tidak tetap

d.        Persoalan demografi

e.         Penyeimbangan pekerjaan/keluarga

f.          Penyusunan ulang organisasional dan merger/akuisisi

MENGAPA MEMPELAJARI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

            Mengapa kita harus mempelajari Manajemen Sumber Daya Manusia di dalam suatu organisasi, antara lain beberapa alasan :

1.        Untuk menggali potensi manusia dalam organisasi sehingga dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

2.        Manusia sebagai makhluk sosial yang unik harus menjadi fokus perhatian terhadap keinginan (wants) dan kebutuhannya (needs) yang harus dipenuhi.

3.        Manusia memiliki cita-cita untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui jalur karir yang ditempuhnya.

4.        Organisasi adalah kumpulan orang-orang. Kesuksesan orang-orang di dalamnya haruslah sesuai dengan tujuan organisasi yang ingin dicapai.

5.        Organisasi dibentuk bukan hanya dalam jangka pendek, melainkan dalam jangka panjang sehingga kebutuhan SDM harus direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan dan dikendalikan secara efektif.

KONTRIBUSI EFECTIFITAS YANG DIBERIKAN MSDM

MSDM memberikan kontribusi efectivitas terhadap organisasi yang mencakup sebagai berikut :

a.         Membantu organisasi dalam mencapai tujuan

b.        Memperkerjakan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja secara efisien.

c.         Memenuhi organisasi dalam hal pegawai yang terlatih dan termotivasi.

d.        Meningkatkan kepuasan kerja pegawai secara penuh dan aktualisasi diri.

e.         Mengkomunikasikan kebijakan SDM kepada semua pegawai/karyawan.

f.          Membantu dalam memelihara kebijakan etika dan perilaku tanggung jawab sosial.

g.         Mengelola perubahan terhadap keunggulan yang saling menguntungkan dari individu, kelompok, perusahaan dan masyarakat.

TUJUAN ORGANISASI

Tujuan organisasi jika dilihat dari sudut tujuannya dikenal dengan dua sebutan yakni Organisasi Perusahaan (Business Organization) dan Organisasi Sosial (Public Organization), organisasi perusahaan bertujuan untuk mendapatkan laba dengan prinsip kegiatannya ekonomis rasional. Sedangakan organisasi sosial bertujuan untuk memberikan pelayanan, sedangakan prinsip kegiatannya adalah pengabdian sosial.

6 (enam) Wacana Pemindahan Ibu Kota Jakarta

Dengan seiringnya waktu terus mengalamai perobahan yang ditandai oleh pergantian rezim kepemimpinan negara dan wacana pemindahan Ibu Kota pun seperti pasang surut,  ada kalahnya timbul dan ada kalanya tenggelam oleh perputarannya waktu.  Namun kini semakin banyak suara-suara yang kembali mewacanakan pemindahan Ibu Kota Jakarta ke tempat yang memungkinkan atas pertimbangan muatan dan jumlah populasi penduduk yang sangat pesat. Ibu Kota jakarta dianggap tidak sanggup lagi menopang beban berat. Berikut ada enam kota yang pernah dimunculkan sebagai pengganti Ibu Kota Jakarta pada beberapa dasawarsa kepemimpinan Negara, seperti;

1. Palangka Raya. Presiden pertama Republik Indonesia, Ir Soekarno pernah menyampaikan gagasan tentang pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia ke Palangka Raya sekitar tahun 1950-an. Wacana pemindahan itu muncul saat Soekarno meresmikan Palangka Raya sebagai Ibu Kota Kalimantan Tengah (Kalteng) pada 1957. Kota ini dibangun pada tahun 1957 (UU Darurat No 10/1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah) dari hutan belantara yang dibuka melalui Desa Pahandut di tepi Sungai Kahayan. Palangka Raya memiliki luas 2.678,51 Km persegi dan jauh lebih luas dari Jakarta, yang luasnya hanya 661,52 Km persegi itu. Soekarno memilih Palangka Raya karena secara geografis posisi kota ini tepat berada di tengah Indonesia. Selain itu, Palangka Raya juga tidak berada pada daerah tektonik, sehingga kondisi ini relatif aman dari bencana alam gempa bumi, banjir dan tanah longsor. Namun hingga kini hal itu belum terwujud.
2. Jonggol. Pada era Presiden Soeharto, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pernah diwacanakan sebagai lokasi alternatif Ibu Kota. Ratusan hektar lahan di kawasan ini pernah dibebaskan oleh sejumlah pengembang. Salah satunya PT Bukit Jonggol Asri (BJA) yang saham mayoritasnya milik Bambang Trihatmodjo, putra mantan Presiden Soeharto. Perusahaan itu mengalokasikan lahan sedikitnya 30 ribu Ha yang terbentang dari Kecamatan Citeureup sampai Kabupaten Cianjur. Sekitar 24 desa di tiga kecamatan yang masuk wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur akan disulap menjadi kota metropolitan. Namun entah kenapa rencana itu terhenti, ribuan hektar tanah yang bakal dibebaskan itu kini menjadi hutan ilalang dan Kecamatan Jonggol masih menjadi satu dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor yang tergolong sebagai daerah tertinggal.
3. Purwokerto. Di era Presiden SBY, rencana pemindahan Ibu Kota juga pernah dikaji. SBY bahkan telah menimbang-nimbang kota mana yang pada akhirnya nanti cocok dijadikan Ibu Kota Negara. Salah satu yang pernah mengemuka adalah Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah, Velix Wanggai dalam sebuah diskusi di medio Desember 2010 pernah menyebut alasan mengapa Purwokerto dilirik jadi pengganti Jakarta. Purwokerto yang dinilai cukup bagus dari segi infrastruktur. Ditambah lagi dengan kondisi iklimnya yang cukup nyaman. Bahkan kawasan Baturaden diusulkan menjadi kantor presiden. Namun lagi-lagi, hal ini pun hanya sebatas wacana.
4. Lampung. Provinsi Lampung juga pernah disebut-sebut akan dijadikan Ibu kota pengganti Jakarta. Lampung bahkan disebut memiliki potensi untuk menjadi calon Ibu Kota khusus untuk pusat pemerintahan Indonesia, Jakarta. Secara demografi, Lampung lebih baik dibandingkan Palangkaraya, Kalimantan Tengah Jonggol, Jawa Barat maupun Banten. Namun hingga kini kabar ini pun hanya sebatas wacana. Wacana ini pun kemudian kandas.
5. Karawang. Rencana pemindahan Ibu Kota juga menghampiri Kota Karawang. Kota yang terkenal dengan berasnya ini masuk nominasi calon pengganti Jakarta. Wacana pemindahan Ibu Kota ke karawang sempat menguat pada tahun 2010. Bupati Karawang saat itu Dadang S Muchtar menyambut baik usulan itu. Karawang pun dinilai siap menjadi Ibu Kota.
6. Palembang. Sejumlah sejarawan, pekerja budaya, dan aktivis di Palembang pernah melemparkan isu pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Palembang. Kondisi Jakarta sudah tidak layak lagi untuk menjadi sebuah Ibu Kota. Ada tiga alasan pemindahan Ibu Kota di Palembang. Pertama, Palembang merupakan kota salah satu tertua di Indonesia, sehingga memiliki sejarah kuat dengan perkembangan sejarah Nusantara, sebab pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya dan titik awal penyebaran ajaran Islam dari Tiongkok yang dibawa Cheng Ho. Kedua, berdasarkan sejarah Palembang merupakan wilayah yang paling aman dari berbagai bencana alam. Ketiga, Palembang dikelilingi oleh berbagai sumber energi maupun kebutuhan lainnya. Gubernur Sumsel Alex Noerdin secara tegas menyatakan, Sumsel siap, khususnya Palembang, siap menjadi ibukota Republik Indonesia.

Muhaimin Iskandar : Menakertrans Kenaikan UMP Tunggu SK Gubernur

Menurut Mentri Menakertrans, bahwa kenaikan upah minimum provinsi di Indonesia masih menunggu SK masing-masing Gubernur atau sampai saat ini masih dalam proses. untuk itu sudah enam provinsi yang menetapkan pengajuan  UMP tahun 2013 yakni, Provinsi Papua dengan besaran Rp.1,71 juta, Bengkulu sebesar Rp.1.2 juta, Bangka Belitung Rp.1,265 juta, Sumut Rp. 1,305 juta

GRAZ, KOTA RAMAH SEPEDA

Graz adalah kota terbesar kedua di Austria, sekitar 2,5 Jam perjalanan kereta dari kota wina, Ibu kota Austria. kota ini dengan jumlah penduduk 290.000 jiwa dan sangat terkenal dengan sebutan kota pelajar, kota ini merupakan ibu kota negara bagian federal Steiemark-Austria.

Menurut data negara Eropa dengan penggunaan sepeda terbanyak didunia adalah Belanda negara kincir angin. dikota graz sepeda juga menjadi alat transportasi umum seperti bus dalam kota dan trem.

Dinegara-negara eropa seperti Graz pejalan kaki dan bersepeda menjadi "raja dijalanan", asalkan kita berada pada jalur yang benar, maka mobil, truk ,bus  dan kendaraan lainnya akan memberikan jalan kepada pejalan kaki dan pengguna sepeda. hal seperti ini merupakan langkah untuk mengurangi polusi udara serta memberikan kesehatan bagi warga kotanya sehingga dapat juga mengurangi penggunaan BBM dan menghindari kemacetan lalu lintas akibat padatnya kendaraan bermotor. namun dibalik keistimewaan penggunaan sepeda harus memperhatikan peraturan yang harus dipatuhi antara lain kelengkapan sepeda seperti lampu sepeda depan-belakang, reflektor, rem depan - belakang, kecepatan maksimum dan penggunaan helm.